Dalam Struk Belanja: Kajian Mendalam tentang Pajak Restoran
Peningkatan biaya dalam bentuk pajak yang meramaikan struk belanja bukan lagi rahasia di kalangan mereka yang sering merasakan kenikmatan kuliner di restoran atau rumah makan.
Saat melunasi tagihan di tempat-tempat tersebut, kita dengan jelas melihat besarnya pajak yang dikenakan atas hidangan yang telah kami pesan. Namun, banyak yang salah paham, mengira pajak tersebut adalah pajak pusat.
Padahal, sesungguhnya restoran dan rumah makan dikenai pajak daerah. Mari kita kupas lebih dalam mengenai hal ini.
Pajak restoran adalah kewajiban fiskal yang mengitar pelayanan yang disediakan oleh restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung, hingga layanan jasa boga atau katering. Tarif pajak restoran biasanya ditetapkan sebesar 10%, sebuah angka yang kerap membuat orang salah menganggap bahwa pajak yang mereka bayarkan saat menikmati hidangan di restoran adalah PPN (Pajak Pertambahan Nilai).
Namun, perlu dipahami bahwa pajak restoran berbeda dengan PPN, yang dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sebaliknya, pajak restoran diterima oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Dahulu, pajak restoran sering dikenal dengan sebutan Pajak Bangunan 1 (PB1).
PB1 atau pajak bangunan 1 yang dikenakan pada restoran diberlakukan setelah biaya servis ditambahkan ke tagihan konsumen. PB1 adalah pajak yang diterapkan pada hidangan yang disajikan, biasanya dibebankan pada konsumen yang menikmati layanan dan sajian di restoran.
Pemberlakuannya tidak umum, hanya berlaku pada restoran dengan pendapatan bruto tertentu, sesuai dengan ketentuan pajak. Restoran yang sudah dikenai PB1 tidak lagi harus membayar PPN. Subjek pajak restoran mencakup baik individu maupun badan usaha yang membeli makanan atau minuman di restoran atau tempat makan lainnya.
Untuk memahami lebih dalam tentang pajak restoran yang berkaitan dengan bisnis kuliner atau restoran dan kafe yang Anda kelola, penting untuk memahami objek pajaknya. Objek pajak pada pajak restoran meliputi pelayanan yang diberikan oleh rumah makan, kafetaria, dan sejenisnya.
Pelayanan ini mencakup penjualan makanan dan minuman yang dibeli atau dikonsumsi oleh pembeli. Di sisi lain, pelayanan yang diberikan oleh restoran yang terkait dengan manajemen hotel atau pelayanan dengan nilai penjualan di bawah Rp 200.000.000 per tahun tidak termasuk dalam objek pajak.
Perhitungan pajak restoran didasarkan pada tarif pajak 10%, dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya dipungut oleh restoran. Selain pajak daerah yang dikenakan pada restoran atau kafetaria, beberapa jenis pajak lain juga berpotensi diterapkan:
1. PPh 21 - Pajak penghasilan yang dikenakan pada pemotongan gaji karyawan dan non-karyawan, dengan besaran yang bisa dipengaruhi oleh jabatan atau posisi masing-masing.
2. PPh 4 (2) - Pajak atas sewa aset atau bangunan dari pihak ketiga, berlaku jika restoran masih menggunakan sistem sewa untuk tempat atau aset tertentu.
3. PPh 22 - Pajak yang dikenakan ketika restoran melakukan impor, berbeda dengan pajak lain yang dibayarkan setelah perhitungan berjalan, PPh 22 harus dibayarkan di muka. Besarannya 7,5%, namun bisa menjadi 2,5% jika restoran memiliki API.
Sehingga, pemahaman yang baik tentang pajak restoran adalah suatu keharusan bagi pelaku usaha kuliner, yang akan membantu mereka mematuhi peraturan pajak dan mengelola keuangan bisnis mereka dengan baik.
